Karnaval Janji, dan Karung Kosong

 

Ketika matahari menyingsing di ufuk timur, Bapak Menteri Janji menggelar konferensi pers, sembari memamerkan senyum lebar—lebih cerah daripada lampu LED kota. Di depannya, para jurnalis siap dengan kamera dan mikrofon, wajah mereka terlihat senantiasa penuh harap—atau paling tidak, penuh kebutuhan akan headline. “Bapak‑Bapak, Ibu‑Ibu, rakyat yang aku cintai,” ujar Menteri Janji, mengawali jargon wajibnya, “kita telah mencapai pencapaian luar biasa…”

Para jurnalis mencatat dengan penuh semangat, seolah sedang mendengar prophecy datang dari gunung. “Inflasi terkendali,” “lapangan kerja meningkat,” “infrastruktur merata”—dan seterusnya. Sepotong kalimat lagi, lalu klipnya diunggah ke media sosial, lengkap dengan caption motivasi. Di layar televisi, grafis bergerak mendukung narasi bak final Piala Dunia.

Sementara itu, di pusat kota, Pak Dompo dengan sepetak warung kopi kecilnya sedang mencatat pengeluaran harian. Secangkir kopi hangat sudah membuat kantongnya bolong sepuluh ribu rupiah, gula dan santan tambahan tambah dua ribu. Subuh tadi dibelikan nasi bungkus demi istri dan dua anaknya—itu pun “kering,” sekadar lauk tempe goreng dua biji. “Alhamdulillah, sekarang ada sembako murah,” gumamnya. Tetapi diskon sembako tiba‑tiba hilang begitu saja; transaksi digitalnya tak mampu mengalahkan biaya transportasi dari gudang ke warung pinggir jalannya. Seperti magic trick, harga murah tersembunyi di layar, tetapi “nyata” tetap melayang.

Di ramainya jalan tol, Truk Infrastruktur melaju kencang. Di baknya tertulis “Proyek Jalan Nasional – Rp 500 miliar.” Namun, jalan yang dipromosikan kabarnya berbeton halus hanya sepanjang lima belas kilometer—sementara sisanya cuma diplester asal-asalan, lubang menggoda ban untuk berhenti sejenak dan menyumbangkan acungan jempol. “Jangan khawatir,” kata spanduk di tepi jalan. “Biaya amatir kita pangkas—kualitas bisa menunggu.”

Sementara itu, di kantor Komisi Anti-Korupsi Lokal, pegawai tengah bergosip kecil di dekat dispenser: “Eh, Pak Bupati lagi ke rumah sakit, katanya mau cek tekanan darah.” “Iya, pas buka rekening baru, katanya.” “Waduh.” Mereka tertawa kecil, lalu berganti topik: “Minggu depan mau ada razia pajak pasar.” Semua orang tahu ini sinetron tahunan: janji tegas, hasil minim, lalu lanjut daftar acara lain.

Dari balik layar Youtube viral, tampak seorang selebgram turun ke jalan. Dia membawa kardus bertuliskan “Aspirasi Rakyat.” Orang-orang berhenti, berharap: “Apa isi kardus itu? Dana aspirasi? Paket sembako?” Ketika ia membuka, isinya adalah… kardus kosong, plus selfie stick dan tripod. “Tapi kita dapat engagement banyak, bukan? Itu yang penting!” ujarnya bangga. Netizen pun bereaksi: protes, marah, skeptis—seperti karnaval komentar. Fitnah, hoaks, saling lempar meme, layaknya bola lampu disko bergoyang di layar sepanjang malam.

Tak ketinggalan: debat kandidat. Moderator sok serius, peserta bergantian memainkan pidato puitis, diiring musik dramatis. Ada yang janji “bebas korupsi!”, “lapangan kerja 1 juta!”, “harga beras Rp 5.000/kg!”. Tapi begitu dipotong jarinya, kelihatan plastik jari-booster ganda: klaim statistik manipulatif, klaim riilnya? Pikul beban birokrasi makin berat daripada gerobak bakso di trotoar jalan.

Semakin malam, semakin panas, trending topic makin runyam: “#JanjiTanpaAksi”, “#NontonDebatPakaiGoogle”, “#ManaDanaKlaten”. Lalu berita lain muncul: selfie pill, jerawat candaan selebriti, drama artis ketahuan belanja di luar negeri. Rakyat disuguhi hiburan—politik taburkan janji, hiburan taburkan ilusi, semua dijual pakai dosis tinggi drama.

Di RS Negeri Sinergi, ruang UGD menangis: pasien menanti berjam‑jam, lorong sempit mirip rumah susun. Poster edukatif di dinding kampanye: “Yuk sehat!” padahal tatalaksana mendadak berubah: minggu ini alat CT scan rusak lagi, oksigen ebm dipasok berdasarkan hubungan, bukan kebutuhan. Sedihnya, malah muncul video viral seorang pasien tua menanti bantuan ambulans tiga hari. Komentar netizen penuh empati, tapi instansi membantah: “Itu hoaks, cuma editan.” Tapi bagaimana mungkin ambulans tiba jika nomor darurat tak diangkat? “Yes, sistem antri,” begitu klaim resmi.

Sana-sini kolam renang anak muda Instagramable dibuka untuk gaya hidup sehat—dengan membership jutaan. Kamera perekam penuh senyum. Tapi di bawahnya, anak-anak kampung di pinggiran kota cuma bisa menatap pagar tinggi: “Itu bukan untuk kami.” Seperti konser gratis di VIP, tapi payung dari langit kayak bilang: “Bersyukur sudah bisa nonton lewat CCTV.”

Kala Bulan Panen Sawit tiba, perusahaan tambang dan perkebunan berkoar: “Kita tingkatkan ekspor, kita menyumbang devisa negara!” Rakyat tepuk tangan, tapi panjangnya jalan desa tetap jelek, guru kontrak masih menunggu kejelasan tunjangan, banjir datang tiap musim, tapi patung pencerah langit kota mengkilap sempurna di bundaran utama. Rasa bangga seolah bisa disumbangkan: “LN baru, bangga Indonesia?”

Sebuah pulau kecil di ujung timur mendapat kunjungan Presiden. Kamera menyorot jembatan gantung dan anak sekolah memakai seragam serba baru. Wajah termangu, berterima kasih. Tapi keputusan naikkan iuran listrik dasar tiba di rumah masing-masing—alamat alamat disambungannya lewat formulir daring, banyak dari pelosok belum melek internet. Mereka pun gigit jari.

Di kafe hipster Jakarta, sekelompok anak muda sibuk mengopi, mengetik, dan bikin konten: “Tentang Indonesia baik-baik saja, guys! Positivity, ya!” Mereka membentuk komunitas digital solidaritas, menyumbangkan infographic, podcast pro pemerintah, pakai tagar #BersamaKitaBangkit. Tapi jika soal suara kritis—mereka segera banting stir, takut dicela. “Emang penting?” tanya salah satu, sambil menyeduh matcha latte. Suara hati kecil? Diredam: “Itu urusan pakar politik, bukan influencer.” Padahal mereka punya followers jutaan—modal sekali viral, bisa obok‑obok opini awam.

Begitulah Indonesia hari ini: karnaval janji, tapal bayang institusi yang sok berwibawa, hiburan digital yang penuh sensasi dan manipulasi, diselingi kisah kemanusiaan tulus tapi tak terdengar. Para penguasa mengumbar kabar gembira lewat konferensi glamor; rakyat kecil mencatat pengeluaran secuil demi secuil; anak muda lebih lumrah jadi penonton daripada pemeran; berita dan drama bersatu padu jadi suguhan harian—apa pun bentuknya.

Pada akhirnya, rakyat dipanggil untuk membeli “optimisme instan”—produk kampanye 24/7, sudah dipoles neon dan filter Instagram. Sedangkan pemerintahan hanya perlu membungkus aspirasi dalam plastik segar: sembako untuk sesi foto, penanganan kabut asap petilasan, panel surya untuk reog sedekah.

Tidak setiap jembatan gantung berarti konektivitas nyata. Tidak setiap konten optimistis mewakili realitas kehidupan di pinggir jalan. Tidak setiap konferensi pers menjamin implementasi per hari ke depan.

Tapi, setidaknya, kita masih diberi kartu suara dan akses internet—dua media kuat yang belum tercabut. Dan di sanalah letak sinisme terselubung: demokrasi digital bebas bicara, tapi realitas subsidi listrik, pembangunan jalan, dan biaya hidup tetap dibayari rakyat setiap hari, di kerongkongan kantong mereka. Ujar mereka: “Kita maju.” Kita jawab: “Tolong bacakan kembali: maju untuk siapa, dan apakah persis kita yang maju?”

Jika suatu hari kita akan hidup di negeri yang janji dan kenyataan berpadu harmonis—mungkin itu ujian tertinggi buat kita sendiri. Karena kebenaran terbesar bukan dihitung dari deklarasi, tapi dari jumlah nasi tiap suapan, jumlah semangat tiap pagi, dan rasanya hidup setiap malam.